Pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi hal yang konsen dilakukan mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut mulai dari jumlah dosen, birokrasi kampus, fasilitas, dan lain sebagainya. Hal tersebut diutarakan dosen Universitas Sebelas Maret Aris Arif Mundayat, Ph. D. dalam Simposium Nasional 2 - KolaborAksi yang digelar oleh Kementerian Kebijakan Nasional BEM KM IPB yang berkolaborasi dengan Kajian Isu Strategis dan Advokasi BEM Faperta IPB, Sabtu (20/3/2021).
Menurut Aris, kualitas pengajar atau dosen di Indonesia sering mengalami ketimpangan dan pebedaan kualitas dan terjadi di Jawa maupun luar Jawa. Permasalahan tersebut terjadi dapat disebabkan oleh dosen yang kerap kali dapat memegang banyak mata kuliah.
Di Malaysia dosen hanya diperbolehkan mengajar 2 mata kuliah, sementara di Indonesia bisa mencapai 22 mata kuliah. Ditambah lagi dosen di Indonesia mengambil proyek di luar perkuliahan. Hal ini menjadi permasalahan yang berakibat menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan terpecahnya fokus mengajar dosen dengan banyaknya mata kuliah.
Selain itu, masih kata Aris, sistem birokrasi yang sangat kompleks menyebabkan dosen menjadi konvensional sehingga tertarik untuk mencari posisi. Hal ini dapat dikatakan mengejar pangkat agar penghasilan meningkat. Aris menerangkan, proses menjadi profesor di indonesia sangat singkat sehingga kemampuan akademik kurang memadai dan profesor tidak bisa menjadi sosok yang bisa dilihat di indonesia.
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr. Robertus Robert, M. A. juga turut hadir menjadi pembicara. Menurut dia, berdasarkan data yang bisa diakses secara luas dan cepat di internet menunjukkan bahwa persebaran perguruan tinggi swasta lebih banyak dibanding perguruan tinggi negeri. Hal ini akan terlihat juga korelasi kelas-kelas sosial yang berkuliah di masing-masing perguruan tinggi.
Korelasi lainnya yaitu berhubungan dengan tingkat pengangguran di mana pengangguran berdasarkan pendidikan terbanyak dialami oleh lulusan SMA. Pengangguran yang tinggi di tingkat lulusan SMA menunjukkan bahwa ada sekian persen orang yang tidak dapat pekerjaan serta tidak masuk ke perguruan tinggi.
Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M. Sc. mengatakan, pemerataan pendidikan tinggi berhubungan dengan tingkat mutu pendidikan tinggi. Konteks tersebut tercermin dengan adanya kebijakan otonomi kampus agar kampus tidak terjebak dalam belenggu administrasi pendidikan.
Menurut Rektor IPB University 2007-2017 ini, kampus merupakan ruang yang dilingkupi oleh pemikiran-pemikiran yang kuat dan juga penghasil beragam inovasi. Prinsip seperti itu menjadikan kampus sebagai ruang dalam kemerdekaan berpikir dan suatu hal penting yang digarisbawahi yaitu terkait kemampuan bangsa menguasai teknologi. Kata dia, semua itu menjadi pedoman kampus dalam berinovasi.
Mutu pendidikan sangat berhubungan erat dengan inovasi yang mampu dihasilkan suatu satuan pendidikan. Indeks inovasi Indonesia masih belum dalam kabar menggembirakan, sehingga perlu suatu inovasi dan adanya kebangkitan ide kreatif dari kampus-kampus di Indonesia.
Peningkatan mutu pendidikan akan menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan mampu terlepas dari belenggu pengangguran. Pendidikan yang bermutu juga harus mampu menyentuh kebutuhan masyarakat baik dalam jangka 5 tahun ke depan maupun dalam jangka panjang.
Pemerataan pendidikan menjadi suatu hal yang sangat perlu dilaksanakan, karena hal ini juga selaras dengan cita-cita yang diinginkan para founding fathers kita yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerataan pendidikan juga berhubungan dengan kebebasan akademik dan keintegritasan yang dimiliki setiap personal. Meski kampus tidak bisa terlepas begitu saja dengan konsep birokrasi yang bahkan kadang terpolitisasi, kampus harus bisa selalu menjunjung independensi, menghadirkan ruang-ruang kritis, dan mampu menghasilkan kreativitas dan inovasi yang tentunya berguna bagi masyarakat luas. (*)
Read more