Top 3: Efek Pilkada Serentak 2020 ke Ekonomi Nasional

BroTechno - ID

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah digelar pada hari ini, 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pilkada ini digelar serentak 270 daerah. Adanya Pilkada tersebut diharapkan juga mampu mendorong ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Namun, Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menegaskan perhelatan Pilkada serentak pada hari ini belum mampu memperbaiki tingkat konsumsi, khususnya oleh kalangan menengah atas.

Sebab, penyelenggaraan Pilkada di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 memaksa munculnya keterbatasan untuk melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Artikel tentang efek Pilkada ke ekonomi ini pun menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Kamis (10/12/2020). 

 

1. Menakar Efek Pilkada untuk Dongkrak Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Sebanyak 270 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Rinciannya 9 daerah menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kemudian 37 daerah menggelar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan 224 daerah menggelarpemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Namun, Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menegaskan perhelatan Pilkada serentak pada hari ini belum mampu memperbaiki tingkat konsumsi, khususnya oleh kalangan menengah atas. Maka, dipastikan pesta demokrasi ini tidak membawa dampak besar bagi proses pemulihan ekonomi nasional.

"Pilkada tidak akan membuat kelompok menengah atas kembali konsumsi. Maka, perekonomian juga belum meningkat drastis untuk pulih," tuturnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/12).

Baca berita selengkapnya di sini

2. Pemerintah Bakal Setop Impor BBM di 2026

Kapal tanker bersandar di ereal kilang minyak Pertamina Refenery Unit IV Cilacap, Rabu (7/2). PT Pertamina melalui Refinery Unit (RU) IV Cilacap mengolah minyak bumi sebesar 348.000 BSD. (Liputan6.com/JohanTallo)

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mencanangkan stop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2026.

Secara keseluruhan, permintaan BBM pada 2026 akan mencapai 85,14 juta kilo liter (KL) yang nantinya akan dipenuhi dengan produksi sendiri dalam negeri.

“Diharapkan pada tahun 2026 kita sudah tidak mengimpor lagi BBM. Pengurangannya secara gradual dari tahun ini sekitar 16,76 juta KL kita mengimpor,” ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dalam Oil & Gas Stakeholders Gathering, Rabu (9/12/2020).

Baca berita selengkapnya di sini

3. Ada Vaksin dan UU Cipta Kerja, Ekonomi Indonesia Tumbuh 4 Persen di 2021?

Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

JP Morgan memperkirakan perekonomian nasional akan tumbuh 4 persen di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi ini didukung sektor konsumsi sebesar 2,2 persen, investasi 1,2 persen dan net ekspor 0,7 persen.

Aliran dana asing juga diprediksi akan kembali ke Indonesia didorong sentimen positif dari perkembangan vaksin sebagai kunci penggerak pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan masalah utama dari dampak pandemi Covid-19 ini ada di sektor kesehatan. Akibatnya kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi pun terhambat.

Baca berita selengkapnya di sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Read more