Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat di daerah.
"Otonomi yang sekarang ini kan seluas-luasnya terus keliatannya. Dikatakan seluas-luasnya tidak selalu bagus karena di berbagai tempat kadangkala otonomi seluas-luasnya itu dipergunakan untuk disalah gunakan," kata Mahfud saat Penyerahan Buku Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, Selasa (14/12).
Mahfud menjelaskan, salah satu contoh penyalahgunaan otonomi daerah yang dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang sifatnya diskriminatif.
"Misalnya membuat Perda-Perda yang bermasalah dengan kesatuan bangsa, diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap orang asing, diskriminasi terhadap penduduk non asli dan sebagainya," tambahnya.
Untuk mengatasi permasalah tersebut, Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam mengkaji beberapa hal seputar kebebasan berpendapat hingga masalah penerapan otonomi daerah, salah satunya dinamika pusat dan daerah.
Hasil kajian tersebut dibukukan kemudian menjadi landasan atau rekomendasi bagi 27 kementerian dan lembaga pemerintahan khususnya di bidang kesatuan bangsa. Rekomendasi itu menjadi acuan dalam penerapan otonomi daerah yang baik.
"Hasil kajian ini kan menyangkut 4 aspek hubungan pusat daerah, keuangan daerah, produk hukum daerah dan kesatuan bangsa terutama yang hubungan antar warga bangsa di berbagai daerah," kata Mahfud.
"Nanti di berbagai program makanya dibagi, keuangannya harus bagaimana, hubungan pusat daerah otonominya seperti apa, otonomi yang sekarang ini kan seluas-luasnya terus keliatannya," pungkas dia.
Read more