MALANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang terus berinovasi guna merealisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang mencapai Rp 629 miliar pada tahun 2021.
Diantaranya dengan membentuk Tim Verifikasi Lapangan (Verlap) untuk mendongkrak pajak di sektor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Menurut Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, BPTHB merupakan jenis pajak dengan sumbangsih cukup besar bagi PAD. Sehingga sangat perlu dimaksimalkan.
"Target tahun ini Rp 629 miliar dan terbagi di 4 triwulan. Triwulan 1 targetnya Rp 42 milyar dan ketika saya masuk di Bapenda pada 10 Februari, baru sampai Rp 28 miliar, padahal triwulan 1 sampai maret. Kemudian karena saya gak bisa merubah kegiatan yang sudah teranggarkan, maka saya berkreasi berinovasi yang non budget, artinya yang tidak membutuhkan anggaran. Salah satunya dengan membentuk tim Verlap ini," ujarnya.
Secara teknis, tim Verlap bertugas untuk mengecek kondisi lapangan apakah sesuai dengan harga pasaran. Untuk kemudian, hasil pengecekan tersebut akan dievaluasi melalui tim dari lintas bidang yang ada di Bapenda.
"Kalau dulu ada pengajuan BPHTB langsung di ACC, sekarang tidak bisa. Setiap ada orang pengajuan BPHTB, harus cek lapangan dulu melalui tim Verlap. Baru setelah itu tim Verlap yang memutuskan berapa harga yang masuk dalam BPHTB dan kemudian di tandatangani berita acara," jelasnya.
"Misal tanah ini 2000 m², lalu dia kapling jadi berapa puluh m² per kapling, lalu harga jualnya di bawah Rp 60 juta, maka BTPHTB nya 0 kan, tapi setelah kita verifikasi ke sana, ternyata tidak hanya kapling tapi plus bangunan dan harga di sana tidak segitu. Dan itu bisa kita ketahui setelah turun ke lapangan," contohnya.
Hasilnya, pendapatan potensi PAD langsung meningkat signifikan. Bahkan, di akhir triwulan I, Bapenda Kota Malang telah meningkatkan target potensi PAD sebanyak Rp 63 miliar dan pada tanggal 15 Maret telah tercapai Rp 64 miliar.
Ke depan, Handi optimistis triwulan-triwulan berikutnya potensi PAD yang didapatkan Bapenda Kota Malang akan terus meningkat memenuhi target yang telah ditentukan.
"Contoh kasusnya kemarin di Kecamatan Lowokwaru, pajak BPHTB tahun kemarin 0, saat ini kami mengamankan Rp 1,7 miliar. Itu baru di satu titik. Bagaimana kalau di titik lain. Makannya inovasi harus kami buat. Karena target PAD kita naik saat pandemi COVID-19," ujarnya.
Diakui Handi, kejelian sangat dibutuhkan untuk optimalisasi sektor pajak satu ini. Pasalnya, juga diharapkan dapat menekan adanya permainan harga yang terjadi di lapangan. "Karenakan banyak yang diakali oleh pemohon supaya kena pajaknya kurang. Nah di situ butuh kejelian tim untuk melihat," tandasnya.(ads)
Read more