MINUT - Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Sulawesi Utara (Sulut), untuk menyusun rencana program dan menghindari penyalahgunaan APBD, di masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Minut, Joune Ganda-Kevin W Lotulung.
Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minut, sebagai tindak lanjut dari opini Tidak Wajar dari BPK, terkait dengan pengelolaan keuangan di tahun 2020 lalu.
Bupati Minut, Joune Ganda mengatakan, pendampingan dari BPKP sangat penting, agar pemerintah dalam melakukan perencanaan program kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tujuan dan misi yang sama serta terpadu.
“Pemerintah Kabupaten Minut meminta asistensi dari BPKP dalam proses penyusunan perencanaan, di setiap OPD yang ada. Nantinya, BPKP akan datang untuk mendampingi semua proses penyusunan hingga tuntas,” ujar Joune Ganda.
Ganda kemudian mengingatkan kepada seluruh kepala OPD yang ada, untuk bisa merencanakan penggunaan anggaran yang matang, serta menyusun program-program yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Minut.
“Karena saat ini kalau perencanaan salah susun bisa masuk penjara. Jadi kerjasama dengan BPKP ini, selain untuk menyusun perencanaan program yang baik, kita juga lakukan sebagai upaya pencegahan terjadi penyelewengan,” kata Ganda kembali.
Sekadar diinformasikan, Pemerintah Kabupaten Minut juga telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri, terkait dengan integritas para pejabat dan ASN di lingkup pemerintahan.
oktaviana mundung
Read more