Liputan6.com, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak ikut divaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Rabu (13/1/2021). Menurut dia, vaksinasi untuk para menteri masih dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Para menteri di hari lain sedang dipersiapkan oleh Kemenkes," ujar Heru kepada Liputan6.com, Rabu (13/1/2021).
Dia mengatakan para menteri akan divaksin bersama pejabat eselon I. Heru memastikan vaksinasi untuk para menteri Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan sesegera mungkin.
"Menteri-menteri akan bersama (pejabat) eselon satu-nya masing masing dan ada jadwalnya, namun secepatnya," kata dia.
Seperti diketahui, Jokowi akan disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Rabu, pukul 10.00 WIB di Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun Tim Dokter Kepresidenan ditunjuk untuk menyuntikan vaksin kepada Jokowi.
Penyuntikan vaksin Covid-19 kepada Jokowi akan disiarkan secara langsung di media massa sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat. Sebelum divaksin, Jokowi telah disarankan untuk sarapan dan tidur yang cukup.
"Semua yang divaksin cukup tidur dan disarankan sarapan lebih dahulu," jelas Heru.
Alasan Jokowi
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, vaksinasi COVID-19 mulai Rabu 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin Corona pertama.
"Insha Allah, Bapak/Ibu, kita akan mulai vaksinasi COVID-19 pada hari Rabu, 13 Januari 2021 dan akan dimulai (divaksin pertama) oleh Bapak Presiden," tutur Budi usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 11 Januari 2021.
Jokowi pun memastikan akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan disuntik vaksin virus corona dari Sinovac. Hal ini untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa vaksin yang dipakai terjamin keamanan dan kehalalannya.
"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja," jelas Jokowi, Kamis 7 Januari 2021.
Vaksin Covid-19 asal Sinovac sendiri telah mengantongi Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sehingga, vaksin dapat disuntikkan ke tenaga kesehatan yang menjadi prioritas program vaksinasi.
Izin Penggunaan Darurat ini ditandai dengan adanya nilai efikasi (kemanjuran) setara dengan 65,3 persen yang diambil dari laporan interim 3 bulan pascasuntikan kedua dari Uji Klinis Fase 3, yang dilaksanakan di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu, yang diberikan kepada 1.620 relawan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Read more